Ada apa dengan perguruan tinggi di daerah

Oleh Adhe Junaedi Sholat

"Dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain. Kita menemukan kebenaran "

Dalam pencapaian tujuan bersama, sebuah negara harus memiliki langkah yang serius untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Negara yang dapat mengelolah potensinya, besar kemungkinan, mampu menampilkan karakter yang kuat. Lihat saja Jepang ataupun Korea, meskipun dikenal telah keblinger dengan perkembangan modernismenya, tetapi masih kuat menjaga huruf Kanji, Kana, katakana dan Romaji. Hal tersebut tidaklah lepas dari bagaimana penghargaan mereka terhadap pendidikan bangsa.

Dari hal inilah kita bisa mengevaluasi kondisi yang ada di Indonesia saat ini, sebagai negara kepulauan tebesar di dunia ini, belum mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lainnya. Bahkan di kawasan ASEAN sendiri masih kalah dengan negara Singapura, Malaysia dan Thailand saat ini, dalam sektor kualitas perguruan tinggi. Hal ini perlu disadari bersama bahwa ada yang telah dibiarkan terlalu lama. Kebodohan. Pembangunan tidak boleh semata-mata diartikan sebagai peningkatan ekonomi saja, tetapi pembangunan juga harus dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan SDM. Dalam kaitan ini, yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, sistem pendidikan yang baik dan bermutu, terutama berkaitan dengan kualitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Jika ditelusuri lebih dalam,di Indonesia pemerataan kualitas Perguruan Tinggi belum terlihat jelas. Persoalan kualitas perguruan tinggi di Indonesia bukan hanya kalah bersaing di dunia internasional. Di dalam negeri, terjadi ketimpangan kualitas mencolok antara perguruan tinggi di Pulau jawa dan luar jawa. Berdasarkan penilaian mutu eksternal dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2014, terdata baru 164 perguruan tinggi dari total 4.274 perguruan yang hanya terakreditasi  institusinya. Hanya ada dua perguruan tinggi di luar Pulau jawa yang mampu meraih akreditasi A. Demikian pula, dengan akreditasi program studi.  Hanya 223 program studi dari perguruan tinggi luar Jawa yang mendapat nilai A dari total 1.478 program studi di Pulau jawa.

Hal ini terjadi karena masih ada perguruan tinggi yang tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang terpenting adalah tenaga pengajar (dosen) yang tak memenuhi kualifikasi dari Dikti. Hal ini bisa dilihat disekeliling kita. Bagaiamana mungkin masih saja ada dosen yang juga merangkap sebagai guru sekolah menegah atas. Atau lulusan S1 mengajar S1. Kuda mengajar kuda.

Tanpa menyebut perguruan tinggi tersebut, penulis mengira kalau orang yang tinggal di Sulawesi Barat khusunya Mamuju, sudah barangkali mengetahui hal tersebut. Karena itu, patut dipertanyakan bagimana peranan Pemerintah Daerah dalam menyediakan perguruan tinggi yang berkualitas di Sulawesi Barat, dan juga Mamuju. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendorong dan memprioritaskan peningkatan kualitas akademik di perguruan tinggi di daerah, agar kualitas merata di semua daerah.

Belajar dari Tetangga

Kita bisa melihat bahkan mencontoh upaya Pemkot Pare-pare untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi.  Pemkot Pare-pare bekerjasama dengan Pemkot Makassar dalam hal pembentukan perguruan tinggi. Meskipun sempat menjadi perdebatan kala itu, dimana Pemkot Pare-pare menginginkan sepenuhnya Universitas Negeri Makassar (UNM) dipindahkan ke kota Parepare, agar pendidikan tidak semata mata berpusat di kota makassar yang saat ini sudah 'over crowded'.
Tetapi dengan berbagai alasan dan pertimbangan rencana itu tidak sepenuhnya terealisasi, hanya Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang berhasil dipindahkan ke kota Parepare yang sekarang disebut kampus VI UNM. Tidak hanya sampai di situ, Pemkot Pare-pare tidak lama ini juga bekerjasama dengan UNHAS yang telah menemui kata sepakat dalam pendirian Institut Teknologi Habibie (ITH) Pare-pare.

Dalam kesepakatan tersebut, Unhas menyatakan bersedia memberikan bantuan asistensi, termasuk dukungan tenaga pendidik sampai ITH benar-benar mandiri secara akademik. Unhas menyatakan bersedia menjadi induk sebagaimana diisyaratkan permendikbud no 17 tahun 2014, tentang pendirian perguruan tinggi negeri. Soal anggaran, APBD Rp 1,9 miliar yang akan digunakan sebagai dana awal pendirian ITH. Disini dapat dilihat bagaimana peran Pemkot Pare-pare dalam upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi, patut dicontoh.

Di kab. Mamuju (khususnya) sendiri, sebagai salah satu ibu kota provinsi termuda di Indonesia akan tetap menjadi sorotan, jika dalam upaya penyediaan lembaga pendidikan dalam hal ini Perguruan
tinggi yang berkualitas belum optimal. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh masyarakat Mamuju, tanpa terkecuali Pemkab Mamuju, untuk menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas. Peningkatan kualitas perguruan tinggi harus serius. Anggaran negara memang selalu terbatas , dan ketika tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi memang perlu menjadi prioritas pembangunan. Tetapi hal ini bukan alasan  untuk mengabaikan kebutuhan akan kemajuan dan penguasaan ipteks bangsa. Dalam situasi demikian, yang penting adalah pemahaman bersama, komitmen bersama dan langkah-langkah bersama, sehingga keterbatasan tersebut dapat teratasi.

Tentu menjadi harapan kita bersama sebagai warga Kab. Mamuju. Dengan adanya Perguruan tinggi yang berkualitas di Kab. Mamuju tentunya bisa memberikan alternatif kepada calon-calon mahasiswa agar tidak perlu lagi pergi ke daerah lain demi melanjutkan pendidikan. Sebab, tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi luar daerah sering menjadi kendala bagi banyak calon-calon mahasiswa untuk mendapat gelar lebih tinggi, terutama bagi calon mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.  Harus kita cermati bersama bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapat pendidikan yang baik dan kesempatan untuk dapat merubah nasib  yang lebih baik.

Serta dengan adanya perguruan tinggi yang berkualitas tentu juga akan membuat perubahan pada masyarakat. Misalnya dalam hal pekerjaan dan hubungan sosial. Seperti terbukanya lapangan pekerjaan, hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penganguran


 khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal,  selain itu dengan adanya perguruan tinggi, secara tidak langsung akan meningkatkan sektor perekonomian, khususnya peningkatan ekonomi dalam skala mikro. Seperti acuan dalam membuka usaha.